Disediakan tim dokumentasi perbuatan baik polisi saat mengawal massa aksi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Polda Banten mengaku sudah mempersiapkan personel dan sarana prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan aksi unjuk rasa pada Senin (11/4/2022). Personel Polda Banten yang bertugas akan melakukan pendekatan humanis dan tidak ada yang membawa senjata api (senpi).
“Personel tidak membawa senjata api dan amunisi tajam dalam pengamanan, sesuaikan dengan SOP dan tetap dengan pendekatan humanis,” kata Dirsamapta Polda Banten, Kombes Murwoto dalam keterangan tertulis, Ahad (10/4/2022).
Ia melanjutkan, personel Polda Banten yang bertugas juga wajib sadar kamera dan mendokumentasikan perbuatan positif mereka. Dokumentasi itu akan dijadikan dasar penegakan hukum terhadap massa aksi.
“Personel di lapangan agar mendokumentasikan kegiatan positif dan temuan negatif di lapangan yang dapat digunakan sebagai basis foto dan video dalam penegakan hukum,” kata dia.
Selain itu, pihaknya melakukan kesiapan kendaraan untuk digunakan dalam rangkaian pengamanan aksi unjuk rasa meliputi dua unit mobil double cabin, enam unit mobil patroli Almera. Kemudian, delapan unit motor, dua unit mobil air water canon, empat unit bus dan truk, satu unit mobil public adress, enam unit mobil Raisa, satu unit mobil satwa juga puluhan kendaraan Ditpamobvit Polda Banten.
Tidak hanya itu, anjing pelacak atau K9 juga akan diturunkan dalam penyekatan massa aksi yang akan ke DKI Jakarta maupun demonstrasi yang akan berlangsung di wilayah Banten. Ia menegaskan, dalam pengamanan aksi mengedepankan pendekatan humanis dan tim negosiator akan ditambah.
“Tim nego menjadi formasi awal yang bertemu massa agar komunikatif dan menguasai keterampilan dalam bernegosiasi dengan massa aksi,” kata dia.
Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia berencana akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/4/2022). Ada enam poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut salah satu di antaranya soal isu perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024.
Aksi unjuk rasa itu rencananya diadakan di sekitar kawasan Istana Negara Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya akan melakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar kawasan Istana Negara, Monas, dan DPR.