Tolak Pengesahan Revisi UU PPP, PKS Ajukan Syarat Penggunaan Omnibus
Baleg DPR RI telah menggelar rapat pleno terhadap revisi UU PPP. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menjadi satu-satunya pihak yang menolak pengambilan keputusan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), yang…Read More »